Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengidentifikasi 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya maupun zat yang dilarang. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan rutin terhadap sarana distribusi langsung dan daring selama periode Juli hingga September 2026.
Rincian Temuan dan Kandungan Berbahaya
Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan bahwa belasan produk tersebut terdiri atas empat produk kosmetik impor tanpa nomor notifikasi, dua kosmetik lokal ilegal, serta lima kosmetik hasil kontrak produksi. Berdasarkan pengujian laboratorium, produk-produk itu tercemar zat berisiko seperti merkuri, asam retinoat, mometason furoat, serta pewarna sintesis Merah K3 dan Merah K10.
Taruna menegaskan dampak buruk zat kimia beracun tersebut bagi kesehatan konsumen. “Merkuri dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Sedangkan asam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil (bersifat teratogenik),” tuturnya seperti dilaporkan women.okezone.com pada Rabu (11/11/2026).
Selain itu, paparan mometason furoat berisiko memicu atrofi kulit dan penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA). Sementara itu, penggunaan bahan pewarna Merah K3 dapat memicu efek mutagenik serta bersifat karsinogenik, sedangkan pewarna Merah K10 berpotensi menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi organ hati.
Sanksi Hukum dan Imbauan BPOM
Menindaklanjuti temuan ini, BPOM telah mencabut izin edar serta menghentikan sementara proses produksi, pengimporan, dan pemasaran produk-produk bermasalah tersebut. Petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia juga menggelar penertiban di berbagai sarana peredaran dan toko eceran, sekaligus menelusuri rantai pasok guna memutus jaringan distribusinya.
Peredaran kosmetik berbahaya ini melanggar ketentuan hukum kesehatan, yakni Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mengedarkan produk ilegal tersebut terancam sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.
Taruna mengingatkan seluruh produsen dan distributor agar mematuhi aturan serta menjamin keamanan produk sebelum dilepas ke pasar. BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK—Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa—serta mewaspadai penawaran produk dengan klaim serbainstan atau harga yang tidak rasional. Konsumen yang menemukan indikasi kosmetik berbahaya dapat melapor melalui layanan HALOBPOM di nomor 1500533 atau kantor pengaduan konsumen setempat.
