Pembalut bukan sekadar kebutuhan bulanan, melainkan bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, akses terhadap produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Kebutuhan Dasar yang Tidak Bisa Diabaikan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang tidak bisa diabaikan. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis alami yang dialami secara rutin.
Menurut Arifah, ketersediaan produk menstruasi yang layak turut memengaruhi kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan perempuan. Akses yang memadai juga membantu perempuan tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan bermartabat.
“Menstruasi merupakan proses biologis alami yang menjadi bagian dari siklus reproduksi perempuan yang dialami secara rutin dan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah,” kata Arifah dalam keterangan resmi, Sabtu (31/10/2026).
Perlindungan bagi Kelompok Rentan
Salah satu hal yang disoroti Arifah adalah akses produk menstruasi bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi rentan. Bagi kelompok ini, keterjangkauan harga menjadi faktor penting agar kebutuhan menstruasi tetap dapat terpenuhi.
Ia menilai setiap perempuan berhak memperoleh produk sanitasi menstruasi yang aman dan layak, tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Karena itu, Kementerian PPPA mendorong agar kebutuhan spesifik perempuan ikut diperhitungkan dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dinilai perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
