Daftar Isi
Pemerintah Thailand tengah menyusun regulasi baru untuk memberikan perlindungan ekstra bagi wisatawan yang memesan akomodasi. Kebijakan ini disiapkan guna mengatasi masalah ketidaksesuaian antara informasi iklan dan kondisi penginapan yang didapati tamu di lapangan.
Ketentuan Iklan dan Hak Pembatalan
Menurut rancangan undang-undang yang disetujui kabinet Thailand secara prinsip, foto kamar, fasilitas, tarif, serta syarat pemesanan yang dipromosikan pengelola kini mengikat secara hukum. Seperti dilansir VnExpress, aturan tersebut memungkinkan wisatawan untuk membatalkan reservasi atau mengakhiri masa inap apabila penyedia akomodasi gagal menepati janji iklan mereka.
Wisatawan juga berhak mendapatkan pengembalian dana setelah dipotong biaya layanan yang sudah terpakai. Selain itu, regulasi yang mencakup 98 pasal ini membatasi klausul perjanjian sepihak, di mana pengelola dilarang mengubah ketentuan secara mendadak atau membebaskan diri dari tanggung jawab saat terjadi pelanggaran kontrak.
Perluasan Cakupan ke Berbagai Jenis Penginapan
Aturan baru ini memperluas cakupannya tidak hanya pada hotel konvensional, tetapi juga homestay, hostel, area perkemahan, rumah pohon, serta akomodasi ekonomi berbagi. Penyedia penginapan nantinya dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko yang menentukan kewajiban pendaftaran serta perizinan mereka.
Pemerintah Thailand turut merangkai konsep super license untuk menyatukan berbagai layanan terkait ke dalam satu skema izin berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan mampu mempermudah pengelola dalam mengurus administrasi tanpa harus mengajukan izin terpisah untuk tiap layanan.
Tanggapan Asosiasi Hotel Thailand
Asosiasi Hotel Thailand (THA) memberikan catatan terkait rencana penyederhanaan perizinan tersebut. Seperti dikutip dari The Nation Thailand, pihak asosiasi mengkhawatirkan kategori usaha tertentu dapat melemahkan pengawasan terhadap akomodasi berskala kecil.
THA menegaskan bahwa pengecekan keselamatan bangunan harus tetap berjalan kendati prosedur perizinan dipermudah. Asosiasi juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional dan keselamatan yang sama bagi properti yang dipasarkan lewat platform pemesanan daring.
Rancangan regulasi ini kini sedang melalui proses peninjauan hukum oleh Dewan Negara setelah mendapat pembaruan dari kabinet pada 20 Oktober 2026.
