Daftar Isi
Kekhawatiran melanda para pelancong yang memiliki rencana perjalanan ke Turki menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Meskipun Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) menganggap negara tersebut secara umum aman dikunjungi, situasi keamanan saat ini dinilai masih tidak dapat diprediksi seperti dilaporkan The Independent Travel.
Imbauan Keamanan dan Situasi Regional
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, serta ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi di Yaman telah memicu kekhawatiran global. Sebuah ledakan kuat sempat dirasakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, setelah koalisi militer menangkis ancaman rudal dari pemberontak Houthi.
Walaupun Turki tidak berbatasan langsung dengan Arab Saudi, pemerintah Inggris meminta para pelancong agar tetap waspada terhadap ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. FCDO belum menerbitkan peringatan larangan perjalanan apa pun ke Turki terkait konflik Timur Tengah, selain imbauan larangan perjalanan sejauh 10 kilometer dari perbatasan Suriah akibat pertempuran dan risiko terorisme yang tinggi.
FCDO merilis sejumlah panduan bagi pelancong yang berada di tengah ketegangan regional. Warga negara Inggris diimbau untuk membaca dokumen krisis luar negeri, mematuhi arahan otoritas setempat, memantau media, serta mendaftarkan diri untuk mendapatkan peringatan email perjalanan FCDO.
“Konteks di Timur Tengah tetap sangat tidak dapat diprediksi dan risiko eskalasi yang tiba-tiba sangat tinggi,” demikian pernyataan FCDO.
Pihak FCDO juga menyarankan masyarakat untuk menjauhi area di sekitar fasilitas keamanan atau militer, memperbarui rencana keberangkatan beserta dokumen perjalanan, serta tetap berada di dalam ruangan jika mendapat instruksi berlindung. Serangan balasan di berbagai wilayah terhadap infrastruktur sipil dan militer memunculkan potensi serangan lanjutan dalam waktu singkat.
Aturan Perbatasan dan Peringatan Hukum di Turki
Terkait jalur darat, perbatasan Turki dengan Iran tetap terbuka bebas visa bagi pemegang paspor Inggris atau Iran untuk kunjungan hingga 90 hari. Warga negara Inggris yang berencana melintasi perbatasan darat dari Iran ke Turki diwajibkan meminta fasilitasi dari Kedutaan Besar Inggris di Ankara sebelum melakukan perjalanan.
Meski persyaratan masuk standar tetap berlaku, FCDO menegaskan bahwa perjalanan masuk ke Iran sepenuhnya merupakan risiko mandiri. Memegang paspor Inggris atau memiliki keterkaitan dengan Inggris dapat menjadi alasan bagi otoritas Iran untuk melakukan penahanan.
Di samping isu keamanan regional, FCDO memperbarui panduan hukum lokal yang berlaku di Turki. Berdasarkan aturan setempat, tindakan menghina bangsa, bendera nasional, Presiden, maupun pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Atatürk merupakan tindak pidana.
“Hukum ini dapat berlaku untuk komentar atau gambar daring terlepas dari di mana atau kapan Anda mempostingnya,” tulis FCDO.
Selain itu, tindakan merusak uang kertas Turki juga melanggar hukum dengan ancaman hukuman penjara antara enam bulan hingga tiga tahun. Terkait isu sosial, aktivitas sesama jenis memang legal di Turki, namun FCDO memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah negara tersebut masih sangat konservatif sehingga menunjukkan kemesraan di ruang publik dapat menarik perhatian negatif.
Kementerian Kehakiman Akin Gurlek menyatakan bahwa pihak berwenang sempat menindak sejumlah kelompok LGBTQ+ pada September lalu untuk melindungi anak-anak, institusi keluarga, dan ketertiban umum. Sebuah kapal pesiar Virgin Voyages yang membawa penumpang LGBTQ+ juga sempat ditolak bersandar pada Juli setelah otoritas setempat menyatakan para penumpangnya tidak sejalan dengan nilai moral masyarakat.
Ketentuan Pembatalan Liburan
Karena FCDO tidak mengeluarkan larangan perjalanan non-esensial ke Turki, tidak ada pengecualian khusus yang memberlakukan pengembalian dana penuh secara otomatis bagi pembatalan perjalanan. Destinasi wisata utama seperti Istanbul, Antalya, dan Bodrum juga terletak cukup jauh dari perbatasan Suriah dan Iran.
Kebijakan pembatalan perjalanan sepenuhnya bergantung pada ketentuan penyedia layanan liburan masing-masing. Perusahaan pariwisata tidak memiliki kewajiban memberikan pengembalian dana jika wisatawan memilih batal berangkat, dan klaim asuransi perjalanan terkait faktor keamanan tidak dapat diajukan kecuali terdapat perubahan pada panduan resmi pemerintah.








