Daftar Isi
Reformasi visa liburan bekerja di Australia kembali memicu kekhawatiran di kalangan industri pariwisata setelah Australian Tourism Export Council (ATEC) mendesak adanya perubahan lebih lanjut. Perdebatan ini berpusat pada pengecualian visa liburan bekerja bagi warga negara Inggris yang memungkinkan mereka memperpanjang masa tinggal tanpa harus melakukan pekerjaan regional.
Kekhawatiran ATEC Terhadap Kebijakan Visa
Menurut laporan dari lembaga pariwisata New South Wales, Destination NSW, pada 19 November 2026, ATEC menilai bahwa kelonggaran visa terbaru masih belum lengkap. Organisasi tersebut mempertanyakan apakah pengunjung muda asal luar negeri hanya dipandang sebagai migran sementara, padahal mereka juga membeli tur, menggunakan transportasi umum, memesan akomodasi, serta mendukung bisnis lokal. ATEC tidak menuntut agar semua pembatasan dihapus, melainkan meminta pemerintah meninjau kembali aturan yang berpotensi melemahkan pariwisata regional.
Perubahan Alokasi Visa Liburan Bekerja
Sebelumnya pada 17 September 2026, Pemerintah Australia mengusulkan penguatan kontrol pada visa Working Holiday Maker tahun kedua dan ketiga dengan kuota 45.000 tempat untuk tahun kedua dan 5.000 tempat untuk tahun ketiga. Kerangka awal tersebut mensyaratkan penyelesaian pekerjaan regional sebelum proses seleksi, yang dinilai berisiko bagi pelancong.
Pemerintah kemudian mengumumkan kerangka kerja yang direvisi pada 17 November dengan menaikkan alokasi tahun ketiga dari 5.000 menjadi 25.000 tempat, sementara alokasi tahun kedua tetap berada di angka 45.000 untuk periode 2026–2027. Pejabat pemerintah juga mengubah urutan seleksi yang memungkinkan pelancong untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pekerjaan yang disyaratkan.
Pengecualian Khusus Pemegang Paspor Inggris
Pengaturan khusus bagi pemegang paspor Inggris berasal dari Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Inggris. Sejak 1 Juli 2024, aturan baru menghapus persyaratan kerja tertentu untuk visa subkelas 417 tahun kedua dan ketiga bagi warga Inggris yang memenuhi syarat, sehingga mereka dapat mengakses hingga tiga visa berdurasi 12 bulan tanpa kewajiban kerja regional seperti warga negara lainnya.
ATEC berpendapat bahwa perlakuan berbeda terhadap pelancong Inggris menciptakan insentif yang tidak adil untuk mengunjungi dan bekerja di kawasan regional Australia. Organisasi tersebut mendesak Australia untuk terus membahas perjanjian tersebut dengan pihak Inggris agar pembatasan tidak justru membebani pelancong dari kewarganegaraan lain.
Tujuan Pemerintah dan Sistem Pendaftaran Baru
Menteri Imigrasi Tony Burke menyatakan bahwa perubahan ini dirancang untuk mengelola migrasi sekaligus mempertahankan pekerja untuk sektor pariwisata, pertanian, dan industri regional lainnya. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan persyaratan kerja regional tahun kedua dari 88 hari menjadi 120 hari untuk memastikan pekerja menghabiskan waktu lebih lama di kawasan regional.
Sendaftaran untuk pencari visa tahun kedua dan ketiga akan dibuka pada 1 Desember 2026, dengan putaran undangan pertama diperkirakan berlangsung pada pertengahan Januari 2027. Mulai 1 Maret 2027, pelancong non-pengecualian diwajibkan mengantongi undangan sebelum mengajukan permohonan visa.
Dampak Aturan Kerja Regional dan Pengeluaran Wisatawan
Peningkatan masa kerja regional menjadi 120 hari bagi pencari visa tahun kedua akan menambah 32 hari dari batas sebelumnya, yang menuntut pelancong untuk mengatur ulang rencana perjalanan dan biaya akomodasi mereka. Aturan baru ini mencakup permohonan visa subkelas 417 dan 462, tidak termasuk pemegang paspor Inggris yang memenuhi syarat.
Di sisi lain, Tourism & Transport Forum memperkirakan bahwa wisatawan liburan bekerja telah membelanjakan 4,4 miliar dolar Australia di seluruh negeri pada tahun sebelumnya, termasuk 1,1 miliar dolar Australia di komunitas regional. Data pariwisata pemerintah secara keseluruhan mencatat 8,4 juta kunjungan pelancong internasional dengan total pengeluaran mencapai 40,5 miliar dolar Australia hingga akhir Juni 2026.
Perdebatan mengenai reformasi visa ini masih belum usai sementara pemerintah menyatakan bahwa diskusi dengan pihak Inggris terus berlanjut tanpa ada perubahan final yang diumumkan hingga 19 November 2026.







