Daftar Isi
Kecelakaan antara KA Siantar Ekspres rute Pematangsiantar-Medan dan minibus Sinar Tani menewaskan seorang sopir serta mencederai tiga petugas kereta api. Insiden yang disertai terbakarnya lokomotif dan minibus tersebut terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, pada Jumat (20/11/2026).
Tanggung Jawab Hukum Pengemudi dan KAI
Pengamat perkeretaapian dan Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan, Joni Martinus, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114, pengemudi kendaraan wajib berhenti saat sinyal berbunyi atau palang ditutup, mendahulukan kereta api, serta memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas.
Joni menyampaikan bahwa pengemudi yang menerobos perlintasan dinilai lalai dan melanggar aturan karena kereta api memiliki hak utama untuk melintas. “Karena kelalaian tersebut, tanggung jawab utama atas kecelakaan ini berada pada pengemudi mobil,” ujar Joni, seperti dilaporkan Travel – Detikcom.
Pengemudi yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan atau denda. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) umumnya tidak bertanggung jawab atas kematian pengemudi yang menerobos perlintasan, kecuali investigasi menemukan adanya kelalaian dari pihak KAI.
Hak Petugas dan Penumpang Kereta
Terkait tiga petugas KAI yang mengalami luka bakar, Joni menyatakan bahwa penanganan medis dan pemulihan menjadi tanggung jawab PT KAI sebagai pemberi kerja sesuai skema jaminan ketenagakerjaan yang berlaku. Di sisi lain, PT KAI juga memikul tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mencakup ganti rugi pengobatan bagi yang terluka, santunan bagi keluarga korban meninggal, serta penggantian barang yang rusak atau hilang.
Dalam kesempatan tersebut, Joni menyampaikan duka cita kepada keluarga sopir minibus yang meninggal dunia dan mendoakan kesembuhan bagi tiga petugas KAI yang terluka. Ia juga mengapresiasi keselamatan 264 penumpang dalam insiden itu, namun menegaskan bahwa satu korban jiwa tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa karena perlintasan liar di Sinaksak merupakan ancaman serius.
Joni mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun, KAI, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk segera menutup perlintasan liar di Sinaksak, mengaudit seluruh perlintasan liar di Sumatera Utara, menegakkan hukum secara tegas bagi pelanggar, serta menggencarkan edukasi keselamatan berkendara.
Solusi Atasi Perlintasan Tak Berjagaan
Untuk mengatasi tingginya kasus di perlintasan sebidang tanpa penjagaan, Joni menawarkan tiga solusi utama meliputi evaluasi infrastruktur berkala oleh pemerintah dan KAI—termasuk penutupan, peningkatan fasilitas, atau pembangunan underpass dan flyover—penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, serta peningkatan budaya dan edukasi disiplin masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas.
Berdasarkan data yang diungkapkan Joni, kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak terjaga masih menunjukkan angka tinggi dalam empat tahun terakhir, yakni 245 kejadian dengan 110 korban meninggal pada 2022, 274 kejadian dengan 94 korban meninggal pada 2023, 213 kejadian dengan 123 korban meninggal pada 2024, serta sekitar 171 kejadian dengan 106 korban meninggal pada 2025.








